Ilustrasi - Jaringan irigasi (FOTO ANTARA)
Ketahanan pangan, ketahanan energi dan infrastruktur untuk mendukung `domestic connectivity` adalah prioritas ke-empat dalam kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2013.
Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PKS di Komisi V DPR RI meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi dalam RAPBN 2013 untuk menggenjot produktivitas pertanian dan pencapaian swasembada pangan nasional.

Sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi bakal tertunda menyusul minimnya tambahan anggaran untuk program pengelolaan sumber daya air. Demikian disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) FPKS di Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, di Jakarta, Rabu.

"Dari Rp7,684 triliun penambahan anggaran yang diusulkan dalam RAPBN 2013, dana yang tersedia hanya sekitar Rp1,642 triliun," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi prioritas dalam RAPBN 2013 seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung "domestic connectivity".

"Ketahanan pangan, ketahanan energi dan infrastruktur untuk mendukung `domestic connectivity` adalah prioritas ke-empat dalam kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2013. Namun, dalam kebijakan penganggarannya, ternyata ketahanan pangan belum menjadi prioritas. Ini terbukti dari minimnya tambahan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi," ujarnya.

Program pengelolaan sumber daya alam yang terancam tertunda karena kekurangan anggaran sebesar Rp7,6 triliun tersebut diantara pembangunan jaringan irigasi seluas 143.246 hektar serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 238.504 hektar dan jaringan rawa 98.104 hektar.

"Tambahan dana Rp7,684 triliun yang diusul Kementerian PU rencananya akan digunakan untuk membiayai pembangunan jaringan irigasi sebesar 143.246 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 238.504 hektar dan jaringan rawa sebesar 98.104 hektare. Dengan anggaran yang tersedia hanya Rp1,642 triliun, otomatis tidak semua bisa dibiayai. Dan target untuk swasembada pangan akan sulit tercapai," kata Sigit.

Sebelumnya dalam pembahasan RAPBN 2013, Kementerian PU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp20,344 triliun untuk menutupi kekurangan anggaran untuk program pembangunan di 2013.

Untuk program pengelolaan SDA, Kementerian PU mengajukan tambahan sebesar Rp7.684 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp18,724 triliun untuk program pengelolaan SDA.

Namun, setelah melalui pembahasan panjang antara Banggar dan pemerintah, penambahan yang disetujui untuk program pengelolaan SDA hanya sekitar Rp1,6 triliun lebih.

Lebih lanjut Sigit menuturkan bahwa pembangunan dan rehabilitasi irigasi itu mendesak untuk bisa meningkatkan produktivitas panen hingga 1 ton per hektar, apalagi saat ini 52 persen kondisi jaringan irigasi di Indonesia mengalami kerusakan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen berada dalam kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

"Irigasi yang rusak sebagian besar berada di wilayah Jawa, padahal total produksi padi nasional 51 persen berasal dari wilayah tersebut," ujarnya.

Kementerian Pertanian mengestimasi kebutuhan dana perbaikan saluran irigasi yang rusak mencapai Rp21 triliun di seluruh Indonesia.

Sementara bersasarkan renstra Kementerian PU tahun 2010 -2014 ditetapkan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 500.000 ha. Namun, hingga tahun ini yang sudah terealisasi 263.513 ha dan sisanya 238.500 ha akan ditangani 2 tahun mendatang.

(D011/S004) 
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2012