Tujuan dari pengolahan limbah adalah untuk menghasilkan limbah sekali
pakai tanpa menimbulkan kerugian atau masalah kepada masyarakat dan
mencegah polusi.[1]
Selasa, 08 Januari 2013
Pengolahan limbah
Minggu, 06 Januari 2013
Penyemprotan Desinfektan
Penyemprotan DesinfektanSeorang
petugas menyemprotkan desinfektan di dalam kandang itik, desa Arahan
kidul, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (6/1). Penyemprotan desinfektan
tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya virus flu burung setelah
terjadi kematian ribuan itik di daerah tersebut. (FOTO ANTARA/Dedhez
Anggara)
Pencemaran Citarum
Pencemaran Citarumktivis
Greenpeace menandai saluran limbah industri tanpa pengolahan yang
dialirkan ke Sungai Citarum, di Kecamatan Dayeuhkolot, Bandung, Jawa
Barat (12/12). Aksi tersebut sebagai desakan kepada pemerintah untuk
membebaskan Sungai Citarum dari limbah industri beracun yang dapat
mengurangi kualitas air dan membahayakan kesehatan penduduk sekitar
Daerah Aliran Sungai. (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)
Greenpeace : Sungai Citarum tercemar bahan kimia
Jakarta (ANTARA News) - Laporan hasil penelitian organisasi
kampanye lingkungan global, Greenpeace, yang dipublikasikan di Jakarta
pada Rabu menunjukkan bahwa beberapa saluran air yang bermuara ke Sungai
Citarum tercemar bahan kimia beracun.
Dalam penelitian yang dilakukan selama bulan Mei-Oktober 2012 di hulu hingga hilir Sungai Citarum, peneliti Greenpeace
menemukan cemaran bahan kimia berbahaya di muara kanal dan badan air yang menjadi saluran pembuangan industri di
sepanjang sungai.
Para peneliti menemukan cemaran krom heksavalen (Cr6+) dan logam berat, diethyl phthalate (DEP), BHT, p-clorocresol dan turunan bahan kimia beracun lain dalam konsentrasi tinggi di saluran air menuju Citarum di Majalaya, Rancaekek, Cisirung, Dayakolot, Margaasih-Leuwigajah, Batujajar, Padalarang, Jatiluhur dan Karawang.
Saat memaparkan laporan yang berjudul "Bahan Beracun Lepas Kendali" tersebut, Juru Kampanye Air Bebas Racun Greenpeace Indonesia, Ahmad Ashov Birry, mengatakan, bahan-bahan kimia itu bisa menyebabkan macam-macam gangguan kesehatan, dari penyakit kulit, gangguang fungsi organ dan sistem hormon, sampai kanker.
Para peneliti menemukan cemaran krom heksavalen (Cr6+) dan logam berat, diethyl phthalate (DEP), BHT, p-clorocresol dan turunan bahan kimia beracun lain dalam konsentrasi tinggi di saluran air menuju Citarum di Majalaya, Rancaekek, Cisirung, Dayakolot, Margaasih-Leuwigajah, Batujajar, Padalarang, Jatiluhur dan Karawang.
Saat memaparkan laporan yang berjudul "Bahan Beracun Lepas Kendali" tersebut, Juru Kampanye Air Bebas Racun Greenpeace Indonesia, Ahmad Ashov Birry, mengatakan, bahan-bahan kimia itu bisa menyebabkan macam-macam gangguan kesehatan, dari penyakit kulit, gangguang fungsi organ dan sistem hormon, sampai kanker.
"Temuan
ini menegaskan bahwa kita kehilangan kendali atas keberadaan racun di
alam. Kami temukan bahan kimia logam berbahaya di sejumlah titik
lokasi," katanya.
Peneliti dari Institute of Ecology
Universitas Padjadjaran Fifi Dwi Pratiwi mengatakan tingkat keasaman
air di saluran air ke Sungai Citarum yang diteliti pun sudah melampaui
baku mutu.
Kondisi yang demikian, menurut dia,
berdampak langsung pada ekosistem sungai dan masyarakat yang
memanfaatkan ekosistem tersebut.
"Seperti beberapa ikan yang dikonsumsi manusia terdeteksi mengandung zat mercury dan kita bisa terpengaruh karenanya," jelasnya.
Greenpeace menduga cemaran bahan kimia beracun itu berasal dari
kegiatan industri sekitar 500 pabrik yang berdiri di sepanjang Sungai Citarum.
Ia mengatakan, pemerintah harus segera menetapkan kebijakan
mengenai standar pembuangan limbah bagi industri supaya sungai-sungai
yang sebelumnya menjadi urat nadi kehidupan seperti Sungai Citarum bebas
dari cemaran.
"Malah ada yang menjadikan satu kanal sungai menjadi pembuangan khusus limbah mereka," kata Ahmad.
(tri)
Editor: Maryati
COPYRIGHT © 2012Gunung Kidul kembangkan sumber air untuk masyarakat
Gunung Kidul kembangkan sumber air untuk masyarakat
"Saat ini banyak ditemukan sumber air di Gunung Kidul yang belum dimanfaatkan optimal. Universitas Gadjah Mada (UGM) dan beberapa instansi lain ingin membantu Gunung Kidul memanfaatkan sumber air secara optimal," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunung Kidul Syarief Armunanto, Sabtu.
Ia menyebutkan sedikitnya ada 20 sumber air atau mata air di Gunung Kidul yang akan dimanfaatkan.
Rencananya, kata dia, pemerintah dibantu UGM akan mendekatkan sumber air tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, menurut dia dalam waktu dekat akan memanfaatkan sumber air di Gunung Jomblang yang melimpah.
Menurut dia, sampai saat ini sumber air tersebut belum termanfaatkan, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.
"Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Kidul bersama masyarakat dipanggil Dirjen Sumber Daya Air untuk membahas pemanfaatan dan pengembangan sumber air Gunung Jomblang. Kami sangat berharap pemerintah memberikan bantuan," kata Syarief.
Selain itu, kata dia, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gunung Kidul telah mengajukan proposal pengembangan Goa Jombak, yang rencananya untuk mengairi area sawah seluas 20 hektare.
"Sumber air atau mata air sangat banyak, tetapi Pemkab mengalami keterbatasan anggaran dan teknologi untuk pembangunan atau pemanfaatan sumber air itu," katanya.
Padahal, menurut dia, masyarakat Gunung Kidul sangat membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pertanian.
Ia mengatakan masyarakat di sekitar sumber air Pok Tunggal yang lokasinya berjarak 50 meter dari garis pantai, telah memanfaatkan sumber air itu secara mandiri, guna memenuhi kebutuhan air mereka.
Pok Tunggal, kata dia, juga dikembangkan moleh asyarakat menjadi objek wisata. "Untuk menuju ke objek wisata tersebut, masyarakat melebarkan jalan, meski belum diaspal. Kami telah meminta DPU untuk merencanakan pengaspalan jalan, sebagai daya dukung objek wisata yang telah dirintis masyarakat setempat," katanya.
(KR-STR)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2012
FPKS minta pemerintah prioritaskan pembangunan infrastruktur irigasi
FPKS minta pemerintah prioritaskan pembangunan infrastruktur irigasi
Ketahanan pangan, ketahanan energi dan infrastruktur untuk mendukung `domestic connectivity` adalah prioritas ke-empat dalam kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2013.
Sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi bakal tertunda menyusul minimnya tambahan anggaran untuk program pengelolaan sumber daya air. Demikian disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) FPKS di Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, di Jakarta, Rabu.
"Dari Rp7,684 triliun penambahan anggaran yang diusulkan dalam RAPBN 2013, dana yang tersedia hanya sekitar Rp1,642 triliun," ujarnya.
Menurut dia, seharusnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi prioritas dalam RAPBN 2013 seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung "domestic connectivity".
"Ketahanan pangan, ketahanan energi dan infrastruktur untuk mendukung `domestic connectivity` adalah prioritas ke-empat dalam kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2013. Namun, dalam kebijakan penganggarannya, ternyata ketahanan pangan belum menjadi prioritas. Ini terbukti dari minimnya tambahan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi," ujarnya.
Program pengelolaan sumber daya alam yang terancam tertunda karena kekurangan anggaran sebesar Rp7,6 triliun tersebut diantara pembangunan jaringan irigasi seluas 143.246 hektar serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 238.504 hektar dan jaringan rawa 98.104 hektar.
"Tambahan dana Rp7,684 triliun yang diusul Kementerian PU rencananya akan digunakan untuk membiayai pembangunan jaringan irigasi sebesar 143.246 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 238.504 hektar dan jaringan rawa sebesar 98.104 hektare. Dengan anggaran yang tersedia hanya Rp1,642 triliun, otomatis tidak semua bisa dibiayai. Dan target untuk swasembada pangan akan sulit tercapai," kata Sigit.
Sebelumnya dalam pembahasan RAPBN 2013, Kementerian PU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp20,344 triliun untuk menutupi kekurangan anggaran untuk program pembangunan di 2013.
Untuk program pengelolaan SDA, Kementerian PU mengajukan tambahan sebesar Rp7.684 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp18,724 triliun untuk program pengelolaan SDA.
Namun, setelah melalui pembahasan panjang antara Banggar dan pemerintah, penambahan yang disetujui untuk program pengelolaan SDA hanya sekitar Rp1,6 triliun lebih.
Lebih lanjut Sigit menuturkan bahwa pembangunan dan rehabilitasi irigasi itu mendesak untuk bisa meningkatkan produktivitas panen hingga 1 ton per hektar, apalagi saat ini 52 persen kondisi jaringan irigasi di Indonesia mengalami kerusakan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen berada dalam kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
"Irigasi yang rusak sebagian besar berada di wilayah Jawa, padahal total produksi padi nasional 51 persen berasal dari wilayah tersebut," ujarnya.
Kementerian Pertanian mengestimasi kebutuhan dana perbaikan saluran irigasi yang rusak mencapai Rp21 triliun di seluruh Indonesia.
Sementara bersasarkan renstra Kementerian PU tahun 2010 -2014 ditetapkan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 500.000 ha. Namun, hingga tahun ini yang sudah terealisasi 263.513 ha dan sisanya 238.500 ha akan ditangani 2 tahun mendatang.
(D011/S004)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2012
Gubernur Heryawan Cabut Atribut Kampanye di Pohon
ATINANGOR, TRIBUN - Prihatin atas maraknya pemasangan atribut kampanye Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pilkada) di pohon, Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan mencabuti sendiri sejumlah banner politik.
Gubernur
Ahmad Heryawan melakukan aksi sadar lingkungan itu saat dalam
perjalanan dari Kota Bandung menuju Jatinangor, Kabupaten Bandung,
Minggu (6/1). Heryawan turun dari kendaraannya dan mencabut empat banner
Pilkada yang ditempel di pohon Jl. AH Nasution, Ujungberung, Kab.
Bandung.
"Dalam
perhelatan politik seperti Pilkada, kebiasaan masyarakat kita memasang
atribut kampanye di pohon. Kita harus sudahi kebiasaan buruk ini karena
pepohonan seharusnya dijaga dan dilestarikan, bukan dirusak," papar
Heryawan yang kerap disapa Aher.
Atribut
kampanye yang diturunkan adalah milik pasangan Ahmad Heryawan-Deddy
Mizwar, cagub-cawagub pada Pilgub Jabar 2013. Selain itu, dengan memakai
sebuah tang dan alat pengungkit, Aher mencabut paku lama yang tertancap
di pohon.
Usai
mencabut paku di satu pohon, Gubernur Heryawan kaget karena ia
mendapati 14 biji paku lama di satu pohon. "Bisa dibayangkan bila ribuan
pohon menjadi sasaran pemasangan banner, spanduk, dan beberapa bentuk
atribut kampanye lainnya. Pasti ratusan kilogram pakunya," kata Aher
lagi.
Gubernur
Heryawan menambahkan, bukan cuma alat kampanye politik yang harus
dibersihkan dari pepohonan, namun juga media promosi bisnis. Aher lalu
mengimbau instansi terkait agar juga menertibkan alat promosi yang
dipaku di pohon.
Diutarakan,
masyarakat luas sepatutnya meneladani kepeloporan Sariban, pensiunan
petugas kebersihan yang berkeliling kota Bandung mencabuti paku di
pohon. Sariban mengumpulkan 15 kg paku dalam sebulan.
Sebagai
Cagub, Aher menegaskan, dirinya segera memerintahkan kepada tim
kampanye Cagub-Cawagub Jabar No. 4 untuk secepatnya menurunkan atribut
kampanye sendiri yang ditempel di pohon secara salah.
"Dari
sini, saya akan bertemu dengan Relawan Merah-Putih. Saya segera
instruksikan agar mencabut semua atribut Aher-Demiz (Deddy Mizwar),
termasuk paku-paku yang ditancap sebelumnya," tandas Heryawan. (*)
Editor : swo
Langganan:
Postingan (Atom)