Selasa, 27 November 2012


HENTIKAN AKSI KEKERASAN, 

TANGKAP PELAKU AKSI KEKERASAN TERHADAP PEMBELA LINGKUNGAN 

DAN HAM



Jakarta- Senin tanggal 5 Nopember 2012, menjelang event internasional “Bali Democracy Forum” yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 8-9 November 2012, salah seorang aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali I Wayan Gendo Suwardana diserang oleh sekelompok orang saat berada di kantornya sekitar pukul 11.00 Wita. Sekitar 2 orang masuk kekantor dan memukuli Gendo panggilan akrab I Wayan Gendo Suwardana hingga dia mengalami luka sobek di bibirnya dan pendarahan di mulutnya, selesai melakukan pemukulan preman tersebut juga mengancam dengan kata-kata kasar. Eksekutif Nasional WALHI menyakini apa yang terjadi pada salah seorang Dewan Daerah WALHI Bali ini adalah buntut dari sikap tegas menolak berbagai pembangunan yang merusak kelestarian lingkungan di propinsi Bali. Seperti yang kita ketahui saat ini Walhi Bali menolak keras pembangunan Jalan Diatas Perairan (tol Nusa dua – Benoa) karena tidak sesuai dengan AMDAL dan merusak hutan mangrove.
Kekerasan terhadap aktifis lingkungan hidup terus terjadi, berjalan beriringan dengan laju investasi dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Meskipun hak yang diperjuangkan oleh aktifis lingkungan dilindungi oleh Undang-Undang, faktanya cara-cara kekerasan dan premanisme digunakan oleh kekuasaan dan modal untuk membungkam suara kritis masyarakat. “Dalam cacatan Eksekutif Nasional WALHI, dari tahun 2011 ada 7 (tujuh) orang aktifis WALHI mendapatkan kriminalisasi, ancaman dan kekerasan baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun preman. Aksi kekerasan ini bisa dipastikan berkaitan dengan advokasi walhi yang selama ini menentang usaha perusakan lingkungan” ujar Khalisah Khalid dari WALHI. Angka ini belum yang termasuk dengan human rights defender yang berasal dari masyarakat yang didampingi advokasinya oleh WALHI.
“Ironisnya, terkait dengan tindak kekerasan maupun terkait dengan kasus lingkungannya yang dilaporkan oleh WALHI kepada aparat penegak hukum tidak pernah diproses. Ini artinya, negara memang membiarkan praktek penghancuran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang didukung oleh praktek kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia”. Lanjut Khalisah.
Komisi untuk orang hilang dan tindakan kekerasan (KontraS) menilai bahwa kasus ini tidak bisa dipandang remeh oleh aparat kepolisian, karena sudah banyak aktifis yang mendapatkan tindak kekerasan maupun penyiksaan. “Wajah negara ini sangat tergantung pada keseriusan peneggakan hukum. Kalau kasus kekerasan terhadap aktifis masih terus terjadi, berarti memang tidak serius aparat ini menangkap pelakunya.” kata Haris Azhar koordinator KontraS.
HRWG menilai kekerasan terhadap para Pembela HAM merupakan salahsatu perhatian negara-negara Dewan HAM ketika mereview situasi HAM Indonesia dalam Sidang UPR pada bulan Mei 2012,“Atas tindak kekerasan dan upaya kriminalisasi terhadap para pembela lingkungan dan HAM ini, Human Rights Working Group (HRWG) akan melaporkan kekerasan ini ke Pelapor Khusus PBB untuk Human Rights Defender. Ini penting, agar pemerintah Indonesia mengambil tindakan segera untuk memberikan perlindungan terhadap aktifis pembela lingkungan dan HAM.” Ujar Chairul Anam.

Siaran Pers Bersama WALHI-KontraS-HRWG
contact person:
  • Khalisah Khalid di 0813 111 87498
  • Haris Azhar di 081513302342
  • Chairul Anam di 08158718498

Senin, 26 November 2012


Perusak Lingkungan Bisa Didenda Rp 3 M
ore SharingShare on facebookShare on myspaceShare on google
Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - 

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangka Asmawi Alie menyatakan para pelaku perusakan lingkungan bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU No 32 Tahun 2000.

Sanksi yang dikenakan tergantung tingkat pelanggarannya namun para pelaku perusakan lingkungan bisa dikenakan hukuman pidana kurungan selama tiga tahun dan denda Rp 3 miliar.

"Setiap pelanggaran itu  ada detailnya. Semua tercantum di UU No 32 Tahun 2000. Tetapi bukan berkaitan dengan penebangan hutan,  ini berkaitan dengan perusakan lingkungan atau bagi pengusaha yang tidak membuat dokumen lingkungan," ungkap Asmawi kepada bangkapos.com di ruang kerjanya, Senin (23/4/2012).

Asmawi menjelaskan penambangan resmi harus memiliki dokumen analisis dampak lingkungan (amdal).

Saat disinggung mengenai amdal di dekat pemukiman penduduk, Asmawi mengatakan bisa saja dikeluarkan amdalnya karena proses amdal itu panjang. "Bisa saja mereka buat beberapa tahun lalu tetapi itu dievaluasi terus," kata Asmawi.

Asmawi menambahkan amdal bukan dibuat BLH, tetapi konsultan yang dibayar oleh pihak perusahaan  melakukan penambangan.

"BLH hanya  menilai amdal sebagai pertimbangan layak atau tida," imbuhnya.

Asmawi mengaku  dalam pembuatan amdal tidak mudah. Biayanya pun cukup mahal karena harus ada tenaga ahli yang benar- benar tahu tentang tata cara pembuatan dokumen amdal.

Penulis : nurhayati
Editor : fitriadi
Sumber : bangkapos.com

Kerusakan Hutan Kuta Tandingan Terabaikan - Harian Umum Radar Karawang

Kerusakan Hutan Kuta Tandingan Terabaikan - Harian Umum Radar Karawang

Siswa SMP Terpaksa Belajar Sambil Hirup Debu - Harian Umum Radar Karawang

Siswa SMP Terpaksa Belajar Sambil Hirup Debu - Harian Umum Radar Karawang

Bencana itu Mulai Memperlihatkan Diri - Harian Umum Radar Karawang

Bencana itu Mulai Memperlihatkan Diri - Harian Umum Radar Karawang

Pepeling: Lingkungan Semakin Rusak - Harian Umum Radar Karawang

Pepeling: Lingkungan Semakin Rusak - Harian Umum Radar Karawang

Minggu, 25 November 2012


Hutan Mangrove Karawang Dibabat Orang tak Dikenal

Jumat, 28 Oktober 2011, 09:06 WIB
  
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Petugas patroli dari Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Cikiong, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menemukan hutan mangrove (bakau) di pesisir pantai Desa Tambaksari rusak diduga akibat adanya aksi pembabatan orang tidak dikenal.

Asisten Perhutani atau Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong, Ardani Cahyadi,di Karawang, Jumat mengatakan, pihaknya menemukan adanya aksi perusakan hutan mangrove di Dusun Sarakan, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, saat petugas melakukan patroli rutin, sekitar dua pekan lalu.

"Petugas menemukan terdapat 44 rumpun hutan mangrove yang berada di lahan seluas sekitar 3 hektare yang rusak karena adanya aksi pembabatan itu," kata dia. Dikatakannya, tanaman mangrove yang dibabat orang tak dikenal itu sudah cukup tinggi, sekitar 5 meter. Sebab usia tanam tanaman tersebut sudah mencapai 22 tahun.

Ia menyesalkan aksi perusakan hutan mangrove di Dusun Sarakan tersebut, karena keberadaan hutan mangrove itu sudah diatur dan dilindungi peraturan yang berlaku, yakni dalam Undang Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 50 (3) huruf E jo pasal 78 (5) Undang Undang nomor 41 tahun 1999.

Dalam peraturan itu, kata Ardani, pihak atau orang yang merusak seperti dengan melakukan pembabatan hutan mangrove bisa diancam hukuman penjara lima tahun dan atau denda sebesar Rp10 miliar.

Atas dasar ketentuan dalam Undang Undang nomor 41 tahun 1999 tersebut, BKPH Cikiong telah melaporkan kejadian perusakan hutan mangrove itu ke Polres Karawang.

Ia berharap aksi perusakan hutan mangrove itu benar-benar diselesaikan secara hukum di Polres Karawang. Sebab, aksi pembabatan hutan mangrove tersebut baru pertama kali terjadi di wilayah BKPH Cikiong.
"Paling tidak, dengan diproses secara hukum, pelakunya akan jera dan menjadikan pelajaran bagi pihak atau orang lain agar ke depan tidak berani melakukan perusakan hutan mangrove," kata dia.
Redaktur: taufik rachman
Sumber: antara